Home Pedoman RT / RW

Pedoman RT/RW

DASAR HUKUM

  1. UU Nomor 22/1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. UU Nomor 34/1999 Jo UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
  3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan
  4. Kepgub Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta

(Pasal 1)

  1. Tokoh Masyarakat adalah pemuka masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan (Poleksosbudhankam) yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.
  2. Penduduk setempat adalah setiap orang baik warga negara RI maupun orang asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di wilayah RT dan RW yang bersangkutan.
  3. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga
  4. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 tahun atau yang telah/pernah kawin.
  5. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
  6. Pemberdayaan Masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan
  7. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan angggotanya yang telah dicatat dan ditandatangani oleh Ketua RT, RW dan Lurah

(Pasal 2)

  1. RT dan RW berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  2. RT dan RW bertujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotongroyongan dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungan
  3. RT dan RW yang dibentuk oleh, dari dan unutk masyarakat mempunyai kedudukan sebagai organisasi ketetanggaan dan kewargaan berdasarkan wilayah teritorialnya masing-masing.

(Pasal 3 )

Tugas dan Kewajiban RT dan RW ditetapkan oleh Forum musyawarah :

  1. Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Menggerakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat.
  3. Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat
  4. Berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
  5. Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman ketertiban dan kerukunan warga setempat.
  6. Membantu menciptakan hubungan yang harmonis anta anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah
  7. Menjaga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan

8. Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  1. Memberikan saran dan pertimbangkan kepada anggota Dewan Kelurahan yang berasal dari RW yang bersangkutan.

 

 

RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA

- Pembentukan wilayah RT/RW se cara administrasi ditetapkan oleh Lurah atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi

- Setiap RT terdiri dari 30 sampai dengan 60 kepala keluarga (RW, 8RT-16 RT)

- Bagi wilayah kabupaten Adm. Disesuaikan

- Bagi penduduk yang bertempat tinggal di asrama, rusun, kondominium, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabung dengan RT yang berdekatan.

- Dalam hal RT (4) manjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tsb. (2) disesuaikan dgn kebutuhan setempat

KEANGGOTAAN

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam kartu keluarga pada Rt bersangkutan

 

 

HAK DAN KEWAJIBAN

Anggota RT mempunyai hak;

- memperoleh pelayanan adm. Dan kewilayahan dari RT/RW

- mengajukan usul dan pendapat dalam

musyawarah Rt dan RW

- memilih dan dipilih pengurus/sebagai pengurus RT/RW

- turut serta dalam kegiatan yg dilaks. Oleh RT dan RW

Anggota RT mempunyai kewajiban;

- melaksanakan keputusan forum

musyawarah RT dan RW

- menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW

- berperan aktif dalam kegiatan yang

dilaksanakan oleh RT dan RW

( Pasal 7& 8)

  1. Pengurus RT terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.
  2. Ketua RT terpilih menyusun kepengurusan RT
  3. Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
  1. Warga negara Republik Indonesia baik laki-laki maupun perempuan
  2. Berkelakuan baik
  3. Penduduk dewasa
  4. Dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh forum musyawarah RT

4. Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan pengurus RW/Dewan Kelurahan/Dewan Kota

(Pasal 9,10& 11 8)

  1. Pemilihan Ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan Ketua RT.
  2. Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah.
  3. Forum musyawarah menetapkan tatacara pemilihan Ketua RT.
  4. Ketua RT terpilih ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan Lurah.
  5. Pembagian tugas antar pengurus RT ditetapkan dalam forum musyawarah RT
  6. Pengurus RT bertanggungjawab kepada forum musyawarah RT
  7. Masa bhakti pengurus RT adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal Ketua RT terpilih.
  8. Selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bhaktinya Ketua RT wajib melaksanakan pembentukan panitia pemilihan Ketua RT periode berikutnya
  9. Pengurus RT berhenti sebelum selesai masa bhaktinya karena; meninggal dunia, keputusan forum musyawarah RT, permintaan sendiri secara tertulis, pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan, melakukan perbuatan tercela sebagai pengurus RT dan tidak lagi memenuhi syarat.
  10. Ketua RT yg berhenti sebelum selsai masa bhaktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan forum musyawarah sampai dengan selesai masa bhaktinya.
  11. Pemberhentian dan pergantian penngurus Rt tsb. Ditetapkan scr adm. Dgn Keputusan Lurah atas usul Ketua RW.

(Pasal 13 & 23)

  1. Forum musyawarah RT/RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT/RW.
  2. Forum musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT (Forum RW adl pengurus RT & RW)
  3. Tata cara musyawarah ditentukan dalam forum musyawarah RT/RW

(Pasal 24)

  1. Ketentuan mengenai keuangan ditentukan oleh forum musyawarah RT dan RW sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Kekayaan dan atau barang inventaris organisasi masyarakat Rt dan RW dikelola secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

PERAN PENGURUS RT/RW DALAM KEGIATAN PPMK

Pengertian

PPMK adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, merupakan kebijakan afirmatif sebagai salah satu program kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masuk dalam dedicated program/unggulan dan strategis.

PPMK merupakan suatu sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang langsung maupun melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan antara lain dengan meyediakan bantuan kepada masyarakat melalui pendekatan tri bina (Fisik lingkungan, sosial dan bina ekonomi) berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Tujuan dan Sasaran

PPMK bertujuan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat berbasisi komunitas, pengembangan ekonomi produktif, melibatkan kelembagaan masyarakat sebagai stakeholder (RT, RW, Dekel, PKK dan Kelurahan), Menggerakan partisipasi masyarakat, peningkatan capasitas kelompok usaha kecil.

PPMK mempunyai sasaran, Umumnya masyarakat yang bermukim di Kelurahan setempat yang memenuhi syarat/kriteria. Sasaran lokasi pada komunitas RW, sasaran masyarakat pemanfaat yang memiliki usaha

Strategi, Azas dan Prinsip

Strategi PPMK; Interaksi, Sosialisasi, Identifikasi, Partisipasi, POAC, Capacity Building dan Sistensi.

Azas PPMK; Keadilan, Kejujuran, Kemitraan, Kesederhanaan & Kesetaraan Gender

Prinsip PPMK; Demokrasi, Partisipasi, Transparan, Akuntabilitas, Desentralisasi dan Kesinambungan

Organisasi Pengelolaan PPMK

Terdiri atas; Pengarah, Pembina, Pelaksana dan UPM

Ditingkat Provinsi; Gubernur, Wagub, Sekda, Asisten Kesmas dan

Bapeda

Ditingkat Kota Adm; Walikota, Wkl Walikota, Askesmas dan

Bapeko/kapeko

Ditingkat Pelaksana Kelurahan;

Lurah, Dewan Kelurahan, Tim Seleksi Proposal, UPKMK/LKM,

TPKK dan TPK RW

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Extensions Directory Listing